Bupati HST Terkena OTT Hingga Jalani Sidang Hijau

Bupati HST Terkena OTT Hingga Jalani Sidang Hijau – Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) nonaktif Abdul Indah miliki 23 kendaraan lux. Abdul Indah yg terserang OTT KPK, waktu ini udah masuk meja hijau.

Abdul Indah terlebih dahulu menyampaikan, selayaknya KPK tak segera mengambil semua kendaraannya itu lantaran belum pula ada keputusan hukum. KPK diperintah tunjukkan dahulu aset punyanya yg mana yg tentang kejahatannya.

Tidak hanya itu, ia beli kendaraan lux merupakan hal yg ringan lantaran pebisnis serta kontraktor di Kalimantan Selatan.

” Saya pebisnis, kontraktor. Apabila utk beli mobil segitu gak terlampau susahlah, ” kata Indah Selasa (3/4) .

Akan tetapi KPK mengatakan tambah baik barang sitaan itu dipasarkan tanpa ada tunggu persoalan itu berkekuatan hukum masih (inkrah) . Wakil Ketua KPK Saut Situmorang pertimbangkan bab dana pemeliharaan serta nilai barang yg bakal turun seiring bersamanya waktu.

Selanjutnya daftar mobil lux serta moge yg diambil KPK :

Mobil yg diambil :
– 2 unit Hummer H3
– 1 unit Cadillac Escalade
– 1 unit Toyota Vellfire
– 1 unit Lexus LX 570
– 1 unit Jeep Wrangler Call of Duty MW3
– 1 unit BMW 640i
– 1 unit Jeep Rubicon

Moge yg diambil salah satunya :
– 1 unit Ducati Streetfighter 848
– 1 unit Harley Davidson 103
– 1 unit Harley Davidson Fat Boy
– 1 unit Harley Davidson 1250
– 1 unit BMW R nineT
– 1 unit Harley Davidson Screamin’ Eagle
– 1 unit kisi-kisi KTM Germany Saxony
– 1 unit kisi-kisi Husaberg TE300

Abdul Indah didakwa terima suap Rp 3, 6 miliar. Suap itu dimaksud tentang pembangunan area perawatan di RSUD Damahuri Barabai.

Indah terima suap itu dari Direktur Paling utama PT Menara Agung Pustaka, Donny Witono udah divonis 2 th. penjara. Donny bisa dibuktikan menyogok Abdul Indah Rp 3, 6 miliar biar perusahaannya menang project di Barabai, Kalimantan Selatan.

Atas tingkah lakunya itu, Abdul Indah didakwa tidak mematuhi pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU 31 th. 1999 perihal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sama seperti di ubah dengan UU no 20 th. 2001.