Hasil Pengecekan Freeport Mengunakan Lahan Hutan Seluas 453.533 Ha Tanpa Izin

Hasil Pengecekan Freeport Mengunakan Lahan Hutan Seluas 453.533 Ha Tanpa Izin – Tubuh Pemeriksa Keuangan (BPK) ini hari menyelenggarakan pertemuan wartawan berbarengan Kementerian ESDM serta Kementerian LHK terkait tindak lanjut hasil pengecekan aplikasi Kontrak Karya PT Freeport Indonesia (PTFI) .

Dalam acara ini datang jadi pembicara Anggota IV BPK RI Rizal Djalil, Menteri ESDM Ignasius Jonan serta Menteri Lingkungan Hidup serta Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

” Dalam pengecekan aplikasi kontrak karya PTFI ada hasil yg penting ialah pemanfaatan rimba lindung seluas 453. 533 ha tiada Izin Pinjam Gunakan Daerah Rimba (IPPKH) serta pembuangan kotoran tailing yg menimbulkan rusaknya ekosistem, ” kata Rizal di Gedung BPK, Jakarta, Rabu (19/12/2018) .
Tidak hanya itu, kata Rizal ada masalah kekurangan penerimaan negara berwujud PNBP serta keunggulan pencairan agunan reklamasi keseluruhan sebesar US$ 1. 616. 454, 16.

Ada 5 point yg dicatat BPK pada hasil itu serta tindak susulnya :

1. Izin Pinjam Gunakan Daerah Rimba (IPPKH) seluas 4. 535, 93 Ha udah pada babak finalisasi oleh Kementerian LHK serta sesudah itu bakal ditagihkan PNBP IPPKH bersama-sama kwa keseluruhan sebesar Rp 460 miliar, dan masalah pembuangan kotoran tailing, PTFI udah bikin roadmap jadi ide perbuatan penyelesaian masalah itu serta udah dilaksanakan ulasan dengan Kementerian LHK.

2. Masalah kekurangan penerimaan negara berbentuk PNBP serta keunggulan pencairan agunan reklamasi keseluruhan sebesar US$ 1. 616. 454, 16 udah diakhiri sesuai sama ketetapan perundang-undangan yg laku.

3. Kementerian ESDM serta Kementerian LHK udah bikin pengembangan kebijakan berkenaan dengan pengurusan upaya layanan pertambangan sesuai rujukan BPK. hingga kemampuan penyimpangan pada waktu mendatang bisa di cegah serta tak berlangsung kembali.

4. BPK menyerahkan semuanya terhadap Pemerintah prosedur penyerahan saham sebesar 10% terhadap warga Papua. Menurut pengalaman empiris serta pengecekan BPK pada BUMD yg bekerja sama-sama dengan beberapa pihak khusus. sejauh ini senantiasa menyebabkan soal serta penyimpangan. Buat menjauhi masalah itu, BPK menganjurkan biar kepemilikan saham 10% buat warga Papua tak dilaksanakan lewat setoran penyertaan modal namun memanfaatkan skema perhitungan deviden.

5. BPK sangatlah menghargai serta mengapresiasi peraturan Presiden Republik lndonesia berkenaan proses divestasi 51% saham P’l’ Freeport Indonesia sesuai hasil rapat hanya terbatas terkait percepatan divestasi saham PT Freeport Indonesia tanggal 29 November 2018.