Karena Alasan Tak Bisa Dibenarkan Jokowi Terima Hukuman

Karena Alasan Tak Bisa Dibenarkan Jokowi Terima Hukuman – Mahkamah Agung (MA) putuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah lakukan tindakan menantang hukum. Jokowi terima ketetapan MA walau merencanakan lakukan usaha hukum paling akhir untuk menyikapi vonis itu.

Vonis itu diputuskan MA yang menampik permintaan kasasi Jokowi dkk dalam masalah kebakaran rimba di Kalimantan. “Tolak,” demikian seperti dikutip panitera MA melalui situs websitenya, Jumat (19/7/2019).

Keputusan dengan nomer masalah 3555 K/PDT/2018 diketok pada 16 Juli 2019 tempo hari. Duduk jadi ketua majelis Nurul Elmiyah dengan anggota Pri Pambudi Teguh serta I Gusti Agung Sumanatha. MA memperkuat vonis awalnya yang menyebutkan jika Jokowi dkk lakukan tindakan menantang hukum hingga berlangsung kebakaran rimba.

Masalah berawal waktu berlangsung kebakaran hebat pada 2015. Satu diantara yang dirundung yakni Kalimantan. Oleh karenanya, sekumpulan warga menuntut negara. Mereka ialah Arie Rompas, Kartika Sari, Fatkhurrohman, Afandi, Herlina, Nordin serta Mariaty.

Yang mereka tuntut ialah Presiden, Menteri Lingkungan Hidup serta Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Agraria serta Tata Ruangan/Kepala BPN, Menteri Kesehatan, Gubernur Kalimantan Tengah, serta DPRD Propinsi Kalimantan Tengah. Tuntutan mereka dipenuhi Pengadilan Negeri Palangkaraya pada 22 Maret 2017. PN Palangkarya putuskan jika beberapa tergugat sudah lakukan tindakan menantang hukum.

Mengapa MA menampik permintaan kasasi Jokowi?

Jubir MA Andi Samsan Nganro menerangkan satu diantara alasan hakim menampik permintaan kasasi yaitu membetulkan alasan terkait dengan penanggulangan musibah pada suatu negara adalah tanggung jawab permerintah.

Dalam tuntutannya, menurut penggugat, pemerintah belum lakukan hal tersebut hingga musibah kebakaran rimba masih berjalan. Seharusnya pemerintah berkewajiban untuk hentikan musibah kebakaran rimba. Karena itu dalil-dalil kasasi faksi Jokowi tidak diterima MA.

“Alasan-alasan yang diserahkan oleh pemohon kasasi tidak bisa dibetulkan,” kata Juru bicara MA Andi Samsan Ngaro di kantornya, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (19/7/2019).