Home / berita umum / Karena Terbukti Rugikan Negara Rp 1 T, Eks Kades Di Sumut Dihukum Penjara Selama 8 Tahun Penjara

Karena Terbukti Rugikan Negara Rp 1 T, Eks Kades Di Sumut Dihukum Penjara Selama 8 Tahun Penjara

Karena Terbukti Rugikan Negara Rp 1 T, Eks Kades Di Sumut Dihukum Penjara Selama 8 Tahun Penjara – Eks Kepala Desa (Kepala desa) Sampali, Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumut, Sri Astuti (56) , dituntut dengan hukuman 8 tahun penjara. Tuntutan itu diungkapkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yg mendakwa wanita itu udah mengerjakan tindak pidana korupsi yg merugikan negara sampai Rp 1 triliun.

JPU Kanin menjelaskan Sri Astuti udah melanggar Clausal 3 jo Clausal 18 atau Clausal 11 Undang-Undang Nomer 31 Tahun 1999 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sama seperti udah di ubah serta tambah lagi dengan Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2001. Ia dianggap udah menyalahgunakan kewenangan serta bisa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

” Memohon biar majelis hakim yg periksa serta mengadili masalah ini menjelaskan terdakwa bersalah mengerjakan tindak pidana korupsi, menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan pidana penjara sepanjang 8 tahun, ” kata JPU dihadapan majelis hakim yg diketuai Nazar Efriadi.

Tidak cuman hukuman penjara, JPU ikut menuntut biar Sri Astuti didenda Rp 500 juta subsider 1 tahun kurungan. Majelis hakim lantas diperintah memberatkan terdakwa dengan keharusan membayar uang substitusi (UP) sebesar Rp 2, 7 miliar. Seandainya tak dibayar, harta bendanya bakal diambil serta dilelang. Apabila akhirnya tak cukupi menutupi uang substitusi, karena itu ia dijatuhi pidana penjara sepanjang 4 tahun.

Sehabis dengerin tuntutan JPU, pihak terdakwa menjelaskan bakal ajukan nota pembelaan (pleidoi) pada persidangan seterusnya. Majelis hakim menjadwalkan sidang bakal dilanjut minggu depannya.

Dalam gugatan di sebutkan kalau perkara ini berkenaan dengan berakhirnya Hak Buat Upaya (HGU) PT Perkebunan Nusantara 2 (Persero) di Desa Sampali dengan luas 2. 024, 5 hektare yg selesai pada tanggal 09 Juni 2000. Dalam rencana perpanjangan HGU dilaksanakan pengukuran pada 1997 yg dituangkan dalam Peta Pendaftaran Nomer : 29/1997 tanggal 24 November 1997. Hasil dari pengukuran luasnya dikatakan 1. 883, 06 Ha. Dari banyaknya itu, 1. 809, 43 Ha memperoleh perpanjangan HGU, dan 73, 63 Ha tak diperpanjang.

Dalam kurun 2003 sampai 2017, Sri Astuti bertindak sebagai Kepala Desa Sampali menerbitkan 405 Surat Info Tanah (SKT) /Surat Info Menguasai Fisik Tanah diatas area HGU atau eks HGU PTPN 2 Kebun Sampali. Surat itu buat lengkapi permintaan pengukuran hak atas tanah.

Dalam menerbitkan SKT itu, Sri Astuti terima uang dengan banyaknya banyak variasi, pada Rp 300. 000 sampai Rp 500. 000 buat tiap-tiap dokumen. Sesaat berkas syarat-syarat buat penerbitan SKT itu udah sajikan Sri Astuti di kantor Desa Sampali, hingga pemohon tinggal diberi tanda tangan.

Penerbitan 405 SKT diatas HGU atau eks HGU PTPN 2 itu dianggap udah menguntungkan Sri Astuti serta orang-orang, ialah beberapa orang yg tertulis pada SKT serta kuasai 604. 960, 84 M2 area.

JPU lantas menjelaskan, tindakan terdakwa udah menimbulkan kerugian keuangan negara, dalam masalah ini PTPN-II sebesar Rp 1. 013. 476. 205. 182, 16.

Masalah tindak pidana korupsi ini bukan yg pertama dijumpai Sri Astuti. Ia barusaja bebas sehabis menekuni hukuman 1 tahun 2 bulan penjara sehabis tertangkap tangan anggota Polrestabes Medan kala terima uang dalam pengurusan surat silang sengketa di kantor Desa Sampali pada Agustus 2017.

About admin