Pembangunan Infrastruktur Akan Di Awasi KPK

Pembangunan Infrastruktur Akan Di Awasi KPK – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai komitmen bakal mengawal dengan cara privat program pembangunan infrastruktur yg dilaksanakan dengan cara masif oleh pemerintah. Pertimbangannya dana pembangunan infrastruktur yg dianggarkan pemerintah begitu besar.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengemukakan pihaknya tetap mengerjakan penyelesaian rencana pengawasan program pembangunan infrastruktur itu. Tetapi yang pasti pihaknya bakal mengerjakan pengawasan proses dari rencana, pemasokan sampai implementasi project infrastruktur.

” Perencanaannya serta harga nya diatur, pengadaannya diatur. Jadi point-point yg utama saja, ” pungkasnya di Pacific Place, Jakarta, Senin (10/12/2018) .
Agus menyatakan KPK belum juga merinci trik pengawasan yg bakal dilaksanakan KPK. Apabila mau memposisikan petugas KPK dengan cara privat, karena itu mesti ada petugas itu mesti disiapkan lebih dahulu.

” Bila kita pengin mencontoh Malaysia, KPK Malaysia itu memposisikan orang di Petronas. Namun kan orangnya mesti dilatih dahulu, bila masukin orang ke Petronas tidak mengerti usaha Petronas, bagaimana juga. Infrastruktur iya namun kita belum juga sedetil itu, ” imbuhnya.

Awal kalinya Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyebutkan berikan perhatian privat pada pembangunan infrastruktur lantaran anggarannya besar.

” Ada berbagai hal, pembiayaan infrastruktur lebih kurang Rp 4. 000 triliun, karena itu KPK punyai perhatian privat, satu diantaranya kawal budget, ada e-planning, mengharapkan e-planning serta e-budgeting, dan tinjauan privat project infrastruktur, ” kata Laode terhadap wartawan di Taman Suropati, Menteng, Jakarta, Minggu (9/12/2018) .

Laode menyebutkan budget itu riskan disalahgunakan oleh siapa lantas. Ditambah lagi pembangunan infrastruktur di daerah jauh dari jangkauan pemerintah pusat serta tak ada pengecekan tiap-tiap hari.

” Saya menyebutkan kalau (uang budget infrastruktur) itu Rp 4. 000 triliun dari Sabang hingga Merauke, dimana uang banyak disana. Peluang penyalahgunaannya ada. Ditambah lagi infrastruktur yg jauh di luar jangkauan pusat kekuasaan, itu pun miliki kerawanan sendiri lantaran tak ada pengecekan tiap-tiap hari, ” jelas ia.

Tidak hanya itu, dia mengemukakan, penataan budget mesti baik serta pas. Tetapi kerap penataan budget udah disalahgunakan, umpamanya ada uang pokir (inti pikiran) serta uang ketok palu (pengesahan) .

” Benar, satu diantaranya sumber korupsi di Indonesia itu disaat penataan budget itu umpama kita dengar uang pokir (inti pikiran) . Ya bila saat ini itu bila kita jadi anggota DPR kan, bila merundingkan suatu hal, mereka mesti memikir, kan. Namun saat ini itu mesti dibayar privat. Memang lumayan aneh, namun tersebut yg berlangsung. Jadi ada dua uang inti pikiran serta uang ketok palu. Banyak istilahnya, ” jelas Syarif.