Peraturan Berkenaan Harga Ojol Tertuang Dalam Ketentuan Kemenhub

Peraturan Berkenaan Harga Ojol Tertuang Dalam Ketentuan Kemenhub – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendadak menghentikan ide penurunan harga jarak dekat (flag fall) ojek online (ojol) serta melarang discount atau promosi harga ojol.

Walaupun sebenarnya satu hari awal mulanya, kementerian dibawah komando Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi itu menjelaskan ide penurunan harga flag fall serta larangan discount.

Pada Selasa (11/6) lalu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi memberikan faksinya memiliki rencana turunkan harga flag fall serta larangan discount ojol. Hal semacam itu dimaksud memiliki tujuan buat hindari ‘predatory pricing’ atau pemasangan harga serendah-rendahnya buat mengenyahkan kompetitor dalam usaha itu.

Akan tetapi cuma berlalu 24 jam, Budi mengatakan ide peraturan penurunan harga paling murah ojol urung dilaksanakan lantaran bakal lebih dahulu tunggu hasil pelajari kala diberlakukannya peraturan harga udah sah. Sekarang, uji-coba harga ojol masih dilaksanakan sampai ada perjanjian di antara semuanya pemangku keperluan ojol kapan harga dijalankan sah.

Peraturan berkenaan harga ojol tertuang dalam Ketentuan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomer KP 348 terkait Petunjuk Kalkulasi Cost Layanan Pemanfaatan Sepeda Motor yg Dimanfaatkan Buat Keperluan Penduduk yg Dilaksanakan Dengan Penerapan yg mulai dilaksanakan uji-coba per 1 Mei 2019 lalu.

” Kebijakan ini belum dilakukan, baru uji-coba di lima kota, “

Kementerian pun urung menempatkan larangan discount harga ojol, lantaran faksinya nyata-nyatanya gak punyai kekuasaan buat mengontrol perihal itu. Kekuasaan mengontrol discount harga ada di ranah Komisi Pengawas Perebutan Upaya (KPPU) .

” Peraturan itu (awalnya) idenya di kebijakan kami. Namun seusai diskusi dengan KPPU, discount bukan dirapikan di ranah kami. Sesaat demikian, (kami) akan tidak mengontrol (discount ojol) lantaran nyata-nyatanya itu bukan ranah kami, ” pungkasnya.

Pengamat Transportasi Azas Tigor Nainggolan sayangkan sikap ragu-ragu Kemenhub. Dia menilainya seharusnya Kemenhub berkesinambungan menetapkan harga baru sama dengan keputusan awal dalam Kepmenhub 348 ialah saat tiga bulan, tiada memperlihatkan ide pergantian ditengah-tengah implementasi.

Setelah itu, Kemenhub dapat melakukan revisi diberlakukannya harga selesai lewat hasil survey saat tiga bulan itu.

” Seharusnya lakoni saja dahulu regulasinya yg ada saat ini, tidak perlu memiliki rencana pindah ini itu, lantaran baru 1 bulan lebih belumlah ada dua bulan. Jadi belum dapat buat ringkasan yg pas tiada basic yg kuat, lihat dahulu kelak baru perbaikan, “

Berkenaan discount, dia menyatakan perihal itu sebagai kekuasaan KPPU lantaran discount murni bentuk kiat pemasaran dari aplikator. Karena itu, dia menilainya apabila ada satu diantara perusahaan aplikator yg menjelaskan keberatan atas promosi yg ditawarkan pesaingnya, harusnya melapor terhadap KPPU, bukan terhadap Kemenhub.

” Itu sesungguhnya perebutan di antara aplikator, di antara Grab serta Gojek. Bila keberatan lapornya ke KPPU jangan sampai dorong-dorong Kemenhub, ” paparnya.

Meski demikian, dia mengakui dapat memahami sikap bingung Kemenhub. Karenanya ini sebagai pertama kali peraturan ojol di Indonesia, bahkan juga di dunia. Karena itu, dia menilainya lumrah bakal berlangsung situasi seperti sekarang.

” Seharusnya soal peraturan harga ojol pemerintah lumayan berhati-hati, lantaran jangan sempat ini menyebabkan kerusakan kemampuan pemerintah yg sesungguhnya udah bagus bikin kebijakan buat keperluan penduduk pemakai ojol, ” ujarnya.

Pengamat Transportasi Darmaningtyas memberi tambahan intrusi Kemenhub dalam industri ojol udah tuntas dengan terbitnya Ketetapan Menteri Perhubungan Nomer 12 Tahun 2019 terkait Perlindungan Keselamatan Pemakai Sepeda Motor yg Dimanfaatkan buat Keperluan Penduduk. Tidak hanya itu, adapula Ketentuan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomer KP 348 terkait Petunjuk Kalkulasi Cost Layanan Pemanfaatan Sepeda Motor yg Dimanfaatkan buat Keperluan Penduduk yg Dilaksanakan dengan Penerapan.

Keharusan Kemenhub dalam industri ojol hanya terbatas pada mengontrol segi keselamatan penumpang serta setting harga batas atas serta harga batas bawah. Hal semacam itu udah termaktub dalam kebijakan.

Tidak cuman ke dua perihal itu, menurut dia berubah menjadi kekuasaan kementerian/instansi berkenaan. Dalam soal ini, dia setuju dengan saran Tigor kalau pengawasan discount sebagai ranah KPPU berkat murni perebutan upaya.

” Domain Kemenhub dalam soal ojol itu cuma dalam perlindungan keselamatan untuk pemakainya untuk driver ataupun costumer itu yg penting serta tentukan batas harga, jadi detailnya itu sudah tidak masalah Kemenhub , ” katanya.

Disamping itu, Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno memperingatkan Kemenhub biar bergerak sama dengan pekerjaan inti serta gunanya (tupoksi) sama dengan undang-undang yg berlaku. Tupoksi Kemenhub dalam industri ojol, menurutnya, yaitu keselamatan penumpang serta setting harga.

Selebihnya, lanjut Djoko, sebagai tanggung jawab kementerian serta instansi berkenaan yang lain. Tentulah, dalam soal ini Kemenhub tak selayaknya melaksanakan intrusi.

” Niatannya mungkin baik, namun mungkin lupa tupoksinya. Saat ini udah sadar bukan tupoksinya, walaupun sebenarnya dari mula udah kami peringatkan tidak perlu diurusin, ” ujarnya.

Berkenaan tupoksi, dia kembali memperingatkan Kemenhub buat konsentrasi terhadap setting serta penambahan mutu angkutan umum massal. Dia menilainya terdapat banyak sela pada setting angkutan umum massal sebagai pekerjaan rumah untuk Kemenhub dibanding dengan masalah ojol yg notabene bukan berubah menjadi wewenangnya.

” Kemenhub konsentrasi saja pada angkutan umum, sebab itu pekerjaan pemerintah serta itu udah jelas. Namun belum serius diselesaikan Kemenhub, ” jelasnya.